TENTANG PJI JABAR

PERHIMPUNAN JURNALIS INDONESIA (PJI) lahir di era reformasi. Organisasi pers ini berupaya mengangkat semangat untuk mengisi ruang kebebasan pers yang merupakan alat vital demokrasi, menjadi tonggak kelahirannya. 

Berlatar belakang untuk mendedikasikan dirinya dalam mewujudkan kehidupan pers yang bebas dan independen dengan tetap berpegang teguh pada moralitas dan prinsip-prinsip profesionalisme sebagai wujud atas cita-cita luhurnya untuk menciptakan kehidupan yang lebih demokratis dan sejahtera.

Era reformasi banyak melahirkan organisasi jurnalis. Sebuah pertanda bahwa lahan subur bagi ketersediaan ruang kebebasan bagi organisasi jurnalis. Akan tetapi nampaknya belum cukup untuk menampung peliknya masalah yang dihadapi profesi jurnalis. 

Kita semua sadar atas perlunya banyak organisasi profesi untuk mewujudkan idealisme. Kesepakatan membentuk PJI sebagai wadah baru bagi jurnalis terbentuk dalam semangat berbagi untuk memecahkan masalah yang dihadapi jurnalis.

Sesuai akta pendirian PJI No 2 Tanggal 11 Januari 2006 pada notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH, untuk menjalankan roda organisasi Ismed Hasan Putro disepakati sebagai ketua Umum PJI. Sedangkan Fikar W. Eda terpilih sebagai Sekretaris Jendral PJI. Atas pertemuan dan kesepakatan tersebut, 15 Januari 2005 jadi tonggak kelahiran PJI.

Langkah penghimpunan kekuatan dan konsolidasi di berbagai daerah lakukan. PJI menggelar serangkaian pelatihan dan diskusi bersama tokoh nasional dan jurnalis. Kegiatan tersebut bukan hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai daerah sebagai bentuk kristalisasi masalah yang ada. PJI merasa perlu memperhatikan masalah yang dihadapi jurnalis di daerah.

Di Jawa Barat sendiri, PJI Jabar dibentuk pada 7 November 2007. Para pengurus PJI Jabar dilantik Pengurus Pusat PJI pada 19 April 2008. Untuk memperingati hari berdirinya PJI Jabar tetap berpatok pada kelahiran Pengurus Pusat PJI yakni tanggal 15 Januari. Hingga kini eksistensi PJI di Jawa Barat terus diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang terfokus pada peningkatan profesionalisme jurnalis.

Tema yang diangkat sebagai respons atas berbagai peristiwa aktual yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kebebasan pers, dan masalah sosial lainnya. Dalam pelaksanaannya, PJI bekerja sama dengan banyak pihak mulai dari Dewan Pers, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Selain itu, PJI juga terlibat aktif dalam pembahasan Kode Etik Wartawan Indonesia bersama-sama dengan organisasi pers lainnya di bawah koordinasi Dewan Pers.

Seiring dengan makin solidnya organisasi secara internal, PJI menyadari bahwa masih ada satu langkah lagi untuk lebih maju dalam menjalankan roda organisasi ke depan. Hingga kini PJI tetap selektif dalam memilih anggota dengan berprinsip pada azas keprofesionalan.*

Diskusi Panel PJI Jabar

"DI BALIK KISRUH SUKSESI KETUM PSSI"

Verifikasi Ketum PSSI Harus Transparan

SENIN, 28/02/2011 - 21:14

BANDUNG, (PRLM).- Proses verifikasi pemilihan calon ketua umum PSSI harus dilakukan secara transparan. Dan untuk merealisasikannya, sebaiknya anggota tim pemilihan itu terdiri dari pihak yang independen, kapabel, dan kredibel.

Pernyataan itu diutarakan pengamat sepakbola sekaligus salah satu komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Kuswara S. Taryono dalam diskusi "Di Balik Kisruh Suksesi Ketum PSSI" yang diselenggarakan Pengurus Daerah Jabar Perhimpunan Jurnalis Indonesia di Hotel Horison, Senin (28/2).

Menurutnya, proses pemilihan calon ketua umum yang transparan sejak awal akan menghindarkan kecurigaan masyarakat yang menimbulkan kisruh seperti yang saat ini tengah bergulir.

Kuswara mengatakan, dibatalkannya keempat nama calon ketua umum PSSi beberapa waktu lalu sebaiknya ditanggapi dengan bijaksana. Ia menjelaskan justru ini menjadi saat yang tepat untuk mengawali proses pemilihan secara benar dan transparan.

"Misalnya, jika kemarin itu tim verifikasi bilang masih ada yang kurang, mungkin sekarang saatnya untuk dilengkapi atau diperbaiki lagi. Intinya, kembali lagi ke awal namun semuanya harus serba jelas untuk memberi penjelasan kepada masyarakat yang kurang mengerti prosesnya," katanya.

Ia juga mengatakan sebaiknya tim verifikasi yang baru nanti bisa terdiri dari orang-orang yang independen alias tidak dipengaruhi siapapun. "Dengan catatan, terpilihnya orang ini sebagai tim verifikasi tetap mengacu pada aturan FIFA. Kalau bisa sebaiknya tidak berasal dari parpol. Selain harus independen, tentunya orang ini harus memiliki kredibilitas baik dan kapabel (mampu) dalam mengerjakan fungsinya," ujar Kuswara.

Diskusi ini juga dihadiri anggota Dewan Pakar PSSI periode 2003-2007 Muchlis Hasyim yang menyesalkan bentuk intervensi pemerintah kepada PSSI. Pemerintah, dalam hal ini adalah sikap Menegpora Andi Mallarangeng, dinilainya telah mencoreng nama PSSI dimata FIFA dan dunia internasional.

Ia menuturkan, PSSI independen dari pemerintah dan oleh karenanya memiliki bentuk hukum dan aturan sendiri yang mengacu kepada FIFA. Dijelaskan Muchlis, sebelum masuk FIFA PSSI sudah meminta Endorsement pemerintah yang isinya agar pemerintah harus bisa mensinkronkan apabila ada UU olahraga yang tidak sinkron dengan FIFA.

Dengan sikap menegpora beberapa waktu lalu yang "meminta" ketua umum PSSi saat ini, Nurdin Halid, untuk tidak mencalonkan kembali, Muchlis cukup khawatir PSSI akan terkena sanksi FIFA. Dikatakan, FIFA bisa memberikan sanksi kepada anggotanya jika ada dugaan suap yang terbukti atau ada intervensi dari pihak lain.

"Nah, agar PSSI tidak kena sanksi sebaiknya pemerintah membiarkan PSSI menyelesaikan sendiri masalahnya. PSSI juga memiliki standard electoral code dari FIFA, dimana calon ketua umum akan dipilih dari pemilik hak suara yaitu 108 anggota PSSI yang terdiri dari pengda, pengcab, dan asosiasi," katanya.

Menurutnya, dalam urusan ini tugas pemerintah hanyalah menyediakan fasilitas. Jika sudah terjadi seperti ini, Indonesia harus merelakan selama beberapa waktu tidak bis amengikuti kompetisi sepakbola multievent. "Yang terdekat itu Sea Games, di palembang sana. Kasihan kan atlet, pelatih, dan wasit yang tidak bisa bermain. Termasuk wartawan juga yang tidak bisa ikut meliput," katanya.

Muchlis menjelaskan, jika ada aspirasi masyarakat luas yang berkenaan dengan PSSI sebaiknya tidak diutarakan melalui cara turun ke jalan atau demonstrasi. "Itu bisa disampaikan ke pengda atau pengcab PSSI. Rakyat Indonesia adalah pemilik PSSI, sehingga aspirasinya harus didengar. Dan pengcab atau pengda PSSI adalah wadah untuk mengumpulkan aspirasi itu," tuturnya.

Ditemui terpisah, pengamat sepakbola Johnny F. Tamaela menuturkan bentuk intervensi terhadap PSSI hanya bisa ditentukan oleh FIFA. "Jadi, jangan khawatir kena sanksi dulu. Itu kan masih akan dibahas besok (hari ini, red) di Zurich. Tergantung wakil PSSI (Dali Taher) yang bicara disana," katanya.

Ia menilai, sikap menegpora beberapa waktu lalu itu memang sangat mudah dianggap sebagai sebuah intervensi. "Sebetulnya apa yang dikatakannya (Andi Mallarangeng) itu sama seperti suara hati kebanyakan rakyat Indonesia. Namun karena dia bicara sebagai seorang menteri, itu bisa saja dianggap intervensi," ujarnya.

Untuk selanjutnya, ia berharap PSSI tunduk terhadap segala keputusan FIFA. Dan dengan kekisruhan akhir-akhir ini, Johnny mengatakan bisa membuat dunia sepakbola Indonesia lebih matang dengan pengalaman. "Tetapi belum tentu juga menjadi lebih baik. Setidaknya, memberikan kita pengalaman saja. Saya rasa masyarakat kita memang belum bisa menilai kejadian ini sebagai bentuk dinamika dalam organisasi sepakbola saja," katanya.

Sementara Ketua PSSI Jawa Barat, Toni Apriliani menjelaskan hasil prarakerda yang dilakukan pada Jumat (25/2) lalu mengerucut pada kesimpulan bahwa pihaknya akan tetap mendukung pencalonan Kepala Staff TNI AD George Toisutta untuk kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI. "Itu aspirasi dari sebagian besar anggota PSSI Jabar. Ini menjadi amanah buat saya dan tentu akan disampaikan dalam kongres mendatang," ujarnya. (A-176/A-26).***

 

Jumat, 24 Desember 2010 

 

11 Kab./Kota di Jabar Belum Gunakan LPSE 

 

SURAPATI,(GM)-

Sebanyak 11 kota/kabupaten di Jawa Barat belum menggunakan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) atau lelang secara elektronik. Hal ini disebabkan tidak adanya kemauan dari kepala daerah dan jajarannya. 

LPSE sudah mengirimkan surat ke bupati/wali kota yang belum menggunakan LPSE sebanyak tiga kali selama tahun 2010, namun hingga saat ini masih banyak yang belum melakukannya. 

"Saya kira masalah implementasi LPSE itu bergantung kemauan bupati/wali kota dan jajarannya. Karena, anggaran untuk menggunakan LPSE tidak terlalu besar. Kalau SDM, kami sangat terbuka untuk melatih petugas LPSE. Kalau daerah belum mampu menyediakan server sendiri, kami sudah menyediakannya," ungkap Kepala Balai LPSE Jabar, Ika Mardiah kepada wartawan di saat diskusi dengan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Jabar di Rumah Makan Sindang Reret, Jln. Surapati Bandung, Kamis (23/12).

Ia menyebutkan, ke-11 kota/kabupaten yang belum menggunakan LPSE adalah Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Indramayu, Kab. Ciamis, Kab. Sumedang, Kab. Cianjur, Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

Padahal, berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010, setiap instansi pusat/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten dan kota, wajib membentuk LPSE. Mulai 1 Januari 2011, pengumuman lelang barang/jasa pemerintah pada Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. Kemudian, mulai 2012 setiap satuan kerja wajib mulai menerapkan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui LPSE.

"Proses lelang barang/jasa melalui LPSE akan lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diaudit. Dengan sistem ini pula kita bisa meminimalisasi bahkan menghilangkan praktik korupsi dan gratifikasi. Terbukti, setelah Pemprov Jabar menggunakan LPSE maka pengaduan ke KPK tentang dugaan penyelewengan dalam lelang di Jabar menjadi jauh berkurang. Tahun 2009, ada enam pengaduan dugaan korupsi atau gratifikasi terkait proses lelang di Jabar. Namun di tahun 2010, hanya ada satu," jelas Ika. 

Selama ini, ada beberapa daerah dari 11 kota/kabupaten yang sudah mempersiapkan menggunakan LPSE. Namun, hingga saat ini belum juga di-launching. 

Ia menambahkan, hingga 23 Desember 2010 jumlah paket lelang yang ditangani LPSE Jabar 1.566 paket. Paket yang sudah selesai sebanyak 1.486 paket. Jumlah anggaran mencapai Rp 2,4 triliun, realisasi Rp 2,3 triliun. Ada efisiensi sekitar 13 persen. "Secara tekis penggunaan LPSE tidak terlalu sulit. Masalah ini bergantung kemauan kepala daerah," tegasnya. (B.96)**  

 

Struktur Pengurus Daerah (Pengda)
Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Jawa Barat
Periode 2012-2013

Dewan Etik

1.Cecep Burdansyah (TribunJabar)
2.Hermawan Aksan (TribunJabar)
3.Yus Firdaus (ElshintaFM Cirebon)
4.
5.

Ketua                 : Iwa Ahmad Sugriwa (SindoJabar)
Wakil Ketua        : Robby Sanjaya (Jurnas)
Wakil Ketua II     : Iksan (TribunJabar)
Sekretaris           : Sony Budhi (InilahKoran)
Wakil Sekretaris : Tantan Sulton (InilahKoran)
Bendahara          : Putri Nastiti (Antara) 

A. KOMPARTEMEN ANGGOTA DAN ORGANISASI
Ketua : Hedi Ardhia (BisnisIndonesia)
Wakil Ketua : Azam Munawar (RadarBandung)
Sekretaris :Riki Fahmi Rizqi (RadarBandung)
Anggota : Freni Satri Mulya (kpubogorkab.com):


B. KOMPARTEMEN PENDIDIKAN & PELATIHAN (DIKLAT)
Ketua : Adi Ginanjar Maulana (BandungEkspres)
Wakil Ketua : Jimmy Martino (BandungTV)
Sekretaris : Yayu Rahayu (BandungTV)
Anggota : Jatnika Sadili (BandungEkspres)

Zenal Mutaqin (RadarBdg)
Budi Hartati Oktaviani (BandungTV)
Atep Kusman (SoreangOnline.com)

C. KOMPARTEMEN ADVOKASI & PERLINDUNGAN ANGGOTA
Ketua Tiah SM (TribunJabar)
Wakil Ketua : Feri Amiril Mukminin (Tribun Jabar)
Sekretaris : Iwan Lumintang (OnlineJabarNews)
Anggota :

D. KOMPARTEMEN KEMITRAAN
Ketua : Satrya Graha (PikiranRakyat)
Wakil Ketua : Dicky Mawardi (Galamedia)
Sekretaris : Agung Bhakti Sarasa (SindoJabar)
Anggota : Erwin Adriansyah (TribunJabar)
Apit Ardian (RadarBandung)
Arif Pratama (RakyatMerdeka Online)
Atep Kusman (SoreangOnline)

E KOMPARTEMEN DOKUMENTASI,KOMUNIKASI DAN KEARSIPAN
Ketua :Kemal Setia Permana (TribunJabar)
Wakil Ketua : Yurri Erfansyah (BandungNewsPhoto)
Sekretaris : Elly Kurniawati (Galamedia)
Anggota : Cecep Ali Yusuf (RadarBandung)

Yuwana Tri Aditya (PJTV)

Agus Raharja (SCTV)

Doni Ramdhani (InilahKoran)

F. KOMPARTEMEN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Ketua :Ozi Ridwan Fauzi (Galamedia)
Wakil Ketua : Didit Putra Erlangga (Kompas)
Sekretaris : Yugie Prasetyo (SindoJabar)
Bendahara : Dadang Setiawan (Galamedia)
Anggota : Engkos Kosasih

Brilian Awal (Galamedia)  (

G. KOMPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Ketua: Sandi Ferdiana (Republika)
Wakil Ketua : Adin Miradin Syahbana (Pikiran Rakyat)
Sekretaris : Aqwam Fiazmi Hanifan (BandungEkspres)
Anggota :

ANGGOTA :

1. Rudini (SindoJabar)
2. Andri Herdiansyah (PJTV),
3. Andrian Fauzi (Detikcom)
4. Tri Widiati (Galamedia),
5. Engkos Koswara (SumedangEkspres)
6. Eka Permana (BandungRealitas)
7. Dadang Dar (SumedangEkspres)
8. Erik Andang Kurnia (RadarSumedang)
9. Yeni Apriani (Galamedia)
10.Ratna Oktavia (PJTV)
11.Cucu Sumiati (Galamedia)
12.M. Barir (TribunJabar)
13.Novianti Ahmad (Pikiran Rakyat)
14.Tri Budi Satria (RadarSumedang)
15.Wawan Hermawan (SK Priangan)
16.Deni Hamdani (SK Priangan)
17.Arief Farihan Kamil (Priangan)
18.Abdul Latif (Priangan)
19.Asep Anang Supriatna (eRKS FM Sumedang)
20.Usep Saepudin, (eRKS FM Sumedang)
21.Iwan Rakhmat Purnama, (eRKS FM Sumedang)
22.Indra Wiguna, (M-Tas Radio, Sumedang)
23.Suhena (Radio eRKS Sumedang)
24.Usep Saefudin (Radio eRKS Sumedang)
25.Nanang Sutisna (SumedangOnline)
26.Dede Farhan (KP)
27.Hendra (Harian Pelita)
28.Hazmirullah (Pikiran Rakyat)
29.Fitri Rumantris (Pikiran Rakyat)
30.Unang Sopandi (WalagriFM)
31.M. Ikhsan (Bandung Ekspres)
32.Idris Kusnandar (BandungEkspres)
33.Kiki Nurjaman (Bandung Ekpress)
34.Jejen Dezan Zein (TribunJabar)
35.Dede Ibin Muhibin (STV Garut)
36.Rohmana Ewen (Radio Walagri 93,3 FM Bandung)
37.Neneng Mirda (STV)
38.Rameli Agam (Galura)
39.Hendriyanto Hasan (Antara)
40.Bambang Prayogi (RadarTasik)
41.Andi Tagorma (Radar Bandung)
42.Laksmi Sri Sundari (Galamedia)
43.Luki Muhammad (Galamedia)
44.Murwangi Adiningsih (RadarBandung)
45.Lardi Lahabib (RadarBandung)
46.Anep Paoji (dprdtasik.com)47.M Rona Anggie (RadarCirebon)
48.Iman Saffir Rahman (RadarBogor)
49.Rio Herliana (RadarTasik)
50.Mohammad Zainal Muttaqin (Tribun Jabar)
51.Iwan Kiara (RadarTasik)
52.Rivan Iqbal Bahtiar (RadarTasik)
53.Agus Pardianto (Priangan)
54.Deden (STV Bandung/Tasik)
55.Endang Haris (GlobalTV)
56.Budi Pardiana (TransTV)
57.Teten (KabarPriangan)
58.Mansur Hidayat Tasdik (Elshinta Garut)
59.Ukas Budiman (ErKS FM)
60.Deni M Arif (Indosiar)
61.Ii Solihin (MNC)
62.Ahmad Hidayat (TRANS TV)
63.Iwan Hidayat (Rakom M-Tas)
64.Taufik Rohman (SK Priangan)
65.Asep Z Miftah (Metro TV Garut),
66.Junjun ( Tv One Garut)
67.Taufik Hidayah (STV Bandung)
68.Ridwan (Harian Pelita),
69.Asep Mulyana Ukas (Garut Pos)

Bandung, 3 Mei 2012
Ketua PJI Jabar
Iwa Ahmad Sugriwa

Bank Muamalat Bidik 2 Juta TKI
Minggu, 21 December 2008

BANDUNG (SINDO) – Bank Muamalat berencana membuka kantor cabang pertamanya di luar negeri dengan menjadikan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia sebagai pasar utama.

Asisten Direktur Bisnis Syariah Internasional Bank Muamalat Avantiono Hadhianto mengatakan, selama ini jembatan keuangan antara dua negara itu diwakili oleh bank-bank yang berkantor di Malaysia. Dengan ekspansi pasar ini, dia berharap lalu lintas perputaran uang bisa dikontrol oleh bank dari Indonesia.

”Saya kira dengan kita membidik pasar TKI yang ada di Malaysia saja itu sudah lebih dari mencukupi. Sedikitnya ada sekitar 2 juta TKI yang saat ini berada di Malaysia. Dengan cabang kami yang nantinya beroperasi di sana, bisa memudahkan TKI untuk melakukan transaksi keuangan dengan keluarga di Indonesia,” kata Avantiono seusai menghadiri acara Workshop Krisis Financial Global dan Perbankan Syariah yang digelar Bank Muamalat dan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) di Malabar Room Hotel Permata Kota Bandung,akhir pekan lalu.

Asisten Direktur Micro Finance Bank Muamalat Muchtar Manto menuturkan,sektor usaha mikro yang saat ini mulai menggeliat harus mendapatkan perhatian dan suntikan dana yang lebih baik untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Pasalnya, sebagian besar sektor usaha yang ada di Indonesia bergerak di sektor usaha mikro.

”Data yang saya peroleh menunjukkan bahwa 90% pengusaha yang ada di Indonesia bergerak di sektor mikro. Sehingga, pada dasarnya sektor usaha mikro ini memiliki potensi yang sangat luar biasa dan membutuhkan perhatian serta suntikan dana agar bisa terus berkembang,”kata dia. Ekspansi beberapa bank milik pemerintah maupun bank swasta yang memiliki tingkat kemapanan cukup menjanjikan memberikan angin segar bagi usaha mikro. Namun, di sisi lain kehadiran mereka pun tidak bisa dilepaskan dari dampak negatif.

Muchtar mengungkapkan, dengan masuknya bank yang memiliki sektor modal lebih baik, lambat laun akan mengancam eksistensi lembaga keuangan mikro di sektor ini.Menurut dia,pihak perbankan pun tidak salah ketika melakukan ekspansi ini karena regulasi yang berlaku pun memperbolehkannya. (irvan christianto/seputar indonesia)

Merger BUMN
23 Perusahaan Masih Merugi pada Tahun 2008

Senin, 10 November 2008 | 00:43 WIB

BANDUNG, KOMPAS - Pada tahun 2008, diproyeksikan terdapat 23 badan usaha milik negara yang masih merugi. Tahun lalu, 33 BUMN mengalami kerugian dengan jumlah total sekitar Rp 6,6 triliun.

Tahun 2006, jumlah perusahaan BUMN yang rugi sebanyak 38 dengan total nilai kerugian Rp 3,8 triliun. Hal itu dikatakan Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu pada workshop bertema ”Privatisasi, Profitisasi, dan Konsolidasi BUMN”, yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia, Sabtu (8/11) di Bandung.

Said menjelaskan, industri kertas, farmasi, serta perkebunan merupakan bidang-bidang usaha yang akan dimerger pertama kali karena merugi.

Penggabungan sejumlah BUMN ke dalam bentuk perusahaan induk (holding company) akan dilakukan mulai tahun 2009. Rencananya, sekitar 140 BUMN yang ada sekarang akan menjadi 25 perusahaan.

Seluruh persiapan terkait ketentuan peraturan dan perundang-undangan tentang penggabungan BUMN akan diselesaikan tahun ini.

”Semakin cepat semakin baik. Hal ini untuk menyelamatkan sejumlah BUMN yang kinerjanya merugi,” ungkapnya.

Said Didu mengakui, masih terdapat kendala hukum terkait merger atau akuisisi BUMN. Namun, saat ini pihaknya bersama PT Perusahaan Pengelola Aset tengah mencari celah untuk menyiasati kondisi tersebut.

Sementara itu Ketua Komite Kebijakan Publik Kementerian Negara BUMN Fachry Ali mengatakan, salah satu penyebab belum optimalnya kinerja BUMN karena belum ada pasal tentang tata cara penilaian terhadap kinerja BUMN; sebelum diambil keputusan apakah BUMN itu akan digabung, dilebur, diambil alih, atau dibubarkan.

Selain itu, lanjut Fachry, juga belum dirancang pasal-pasal yang memuat sanksi bagi BUMN dan pemerintah apabila tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada.

Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung, Ina Primiana, menyarankan supaya pemetaan BUMN dilakukan ke dalam beberapa sektor.

”Pertama, kelompok BUMN yang bergerak di sektor usaha yang kompetitif, seperti hotel, niaga, dan farmasi. Kedua, BUMN yang bersifat oligopolistik, seperti telekomunikasi dan pertambangan. Ketiga, BUMN yang bersifat monopolistik, seperti pelabuhan, kereta api, dan listrik,” papar Ina Primiana. (GRE)

Di Antaranya PT PLN (Persero)
10 BUMN Papan Atas Merugi Rp 6 Triliun

SETRASARI,(GM) - Sebanyak 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk kategori papan atas menderita kerugian dalam jumlah besar. Total kerugian yang diderita 10 BUMN papan atas itu mencapai angka Rp 6 triliun lebih.

Kesepuluh BUMN yang menderita kerugian paling besar adalah PT PLN (Persero), PT Djakarta Lyod, PT Merpati Nusantara Airlines, Perum Bulog, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT Kertas Kraft Aceh, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT Perkebunan Nusantara XIV, dan PT Kertas Leces.

Demikian disampaikan Sekretaris Kementerian Negara BUMN, Said Didu saat menjadi pembicara dalam workshop BUMN angkatan ke-1 dengan tema "Pemahaman Jurnalis tentang Privatisasi, Profitisasi, dan Konsolidasi BUMN" yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) di Garden Permata Hotel, Setrasari, Kota Bandung, Sabtu (8/11).

"BUMN yang merugi merupakan masalah krusial bagi Kementerian Negara BUMN. Untuk menyehatkan BUMN yang merugi, telah ditempuh berbagai kebijakan berupa penggabungan BUMN, restrukturisasi BUMN rugi yang masih punya prospek menjanjikan dan bisa direstrukturisasi secara mandiri serta langkah pamungkas dengan melikuidasi BUMN yang dianggap sudah tidak bisa lagi direstrukturisasi," papar Said.

Sapi Perah

Pengamat ekonomi Ina Primiana Syinar yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad memandang keberadaan BUMN menimbulkan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menyebabkan terjadinya inefisiensi. Salah satu penyebab inefisiensi adalah intervensi pemerintah yang berlebihan sehingga menjadi beban BUMN.

"Bentuk intervensi pemerintah lainnya adalah dalam bentuk tekanan politik dalam rangka pergantian manajemen dan penunjukan pihak ketiga (supplier). Kondisi itulah yang menyebabkan BUMN saat ini menjadi sapi perah penguasa, parpol, dan legislatif," kata Ina.

Diingatkannya, setiap bentuk intervensi pemerintah harus promarket, tidak diskriminatif kepada kepentingan orang, golongan ataupun kelompok tertentu.

Menurut Ina, penyebab utama kinerja BUMN kurang baik antara lain tidak efisien dan tidak profesional dalam pengelelolaan, sederetan regulasi, dan tumpang tindih peran antara Kementerian BUMN, dan departemen teknis.

"Reformasi dalam tubuh BUMN memang dibutuhkan, tapi hendaknya bukan bertujuan untuk menutup defisit anggaran saja. Terpenting dalam tujuan pembenahan yaitu meningkatkan efisiensi dengan memperbaiki alokasi dan penggunaan sumber daya, perubahan harga dan insentif, perbaikan manajemen, dan meningkatkan kompetisi," paparnya.

Berdasarkan data 2007, jumlah BUMN sebanyak 139 BUMN. BUMN dengan kategori sangat sehat berjumlah 11 BUMN, kategori sehat 95 BUMN, kategori kurang sehat 23 BUMN, dan kategori tidak sehat 7 BUMN. (B.104/B.99)**

Senin , 21 April 2008 ,
Hanya Efektif untuk Jangka Pendek
Operasi Pasar Tak Berpihak pada Petani
M Barir

BANDUNG, TRIBUN Tidak stabilnya harga bahan pokok yang terjadi akhir akhir ini adalah dampak kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah masih bermasalah. Kebijakan operasi pasar dinilai hanya efektif untuk jangka pendek, tidak dapat mengatasi akar permasalahan, dan masalah harga tidak stabil itu bakal datang secara berulang selama akar permasalah tidak dibenahi.

"Kebijakan yang diambil itu menguntungkan atau hanya berpihak kepada importir dan pengusaha, tidak berdampak pada kesejahteraan para petani," kata pengamat ekonomi Unpad Ina Primiana Sagir di depan forum Perhimpunan Jurnalis Indonesia di Hotel Garden Permata Bidakara Bandung, Minggu (20/4).

Ketidakstabilan harga, kata Ina, terjadi bukan karena tidak efektifnya kebijakan moneter, melainkan karena ketidakberesan yang terjadi pada kebijakan fiskal dan sektor riil. Sementara itu, penyelesaian yang diambil pemerintah hanya bersifat jangka pendek.

Salah satu kebijakan pemerintah yang ditempuh saat ini adalah operasi pasar. Menurut Ina, efektivitas kebijakan operasi pasar itu hanya untuk jangka pendek. Selain itu, operasi pasar tidak berdaya memecahkan akar permasalahan terjadinya ketidakstabilan harga bahan pokok tersebut. Padahal, di sisi lain, kebijakan operasi pasar tersebut juga membutuhkan biaya yang cukup besar.

Meski pemerintah telah membuat kebijakan untuk mengatasi, masalah ketidakstabilan harga ini tidak pernah tertuntaskan dan terus terusan terjadi secara berulang. "Masih akan terjadi kenaikan harga di waktu yang akan datang karena akar permasalahannya tidak pernah terpecahkan," tuturnya.
Lalu, apa sebenarnya akar permasalahan yang terjadi sehingga harga bergerak tidak stabil? Ina menjelaskan, akar permasalahannya adalah tidak dimilikinya kemandirian pangan dan dalam memenuhi kebutuhan pangan ini Indonesia tergantung pada impor.

"Selain itu, adanya ketidaksiapan penyediaan input bahan baku dari dalam negeri dan ketidakpercayaan terhadap penyediaan bahan baku hasil produksi dalam negeri oleh pengusaha industri manufaktur kita," sambungnya. (mba)

Bulan Depan Inflasi Masih Berlanjut

Darajat Arianto

BANDUNG, TRIBUN - Dalam penanganan inflasi di Indonesia, stabilitas harga pangan menjadi penting. Terutama komoditas yang strategis seperti beras dan minyak goreng, diperkirakan mampu mengurangi tekanan inflasi.

Demikian disampaikan Dr Hartadi A Sarwono, Deputi Gubernur Bank Indonesia, dalam Workshop Perbankan Angkatan VIII yang diadakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia dan Dewan Pers, di Hotel Permata Bandung, Sabtu (19/4).

Hartadi menuturkan, inflasi yang tinggi akhir-akhir ini terjadi pada kelompok bahan makanan seperti minyak goreng dan cabai merah, sandang (emas), dan makanan jadi (mi dan beras).

"Jadi, inflasi di bulan mendatang diperkirakan masih meningkat dan terjadi pada kelompok bahan makanan serta kelangkaan minyak tanah dan elpiji. Karena itu, penangannya akan efektif jika dilakukan pada sisi penawaran," tutur Hartadi.

Menurutnya, perhitungan yang dilakukan BI menyimpulkan stabilitas harga terutama komoditas strategis dapat mengurangi tekanan inflasi secara efektif.

Stabilnya harga beras dan minyak goreng, misalnya, dapat mengurangi tekanan inflasi, yakni inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2006 sebesar 6,6 persen dapat berkurang menjadi 4,9 persen dan IHK 2007 6,6 persen dapat berkurang menjadi 5,6 persen jika harga beras dan minyak goreng stabil.

Demikian halnya dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat sebagai akibat perekonomian dunia dan harga komoditas dunia yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2008 berpotensi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 6,35 persen. Hal ini juga dipengaruhi perlambatan permintaan domestik khususnya investasi.

Kenaikan harga berbagai komoditas baik langsung maupun tidak langsung dengan harga pangan dunia, tambah Hartadi, memicu ekspektasi inflasi yang lebih tinggi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK pada triwulan I/2008 tercatat 3,4 persen (quarter to quarter) atau 8,2 persen (year on year). (dar)

25-04-2008 13:17 WIB

Catatan dari Workshop Perbankan, 

Perhimpunan Jurnalis Indonesia (3 Habis)

Kebijakan Diverensifikasi Pangan Perlu Diintensifkan

Media cetak dan elekronik nasional gencar memberitakan ancaman (sebagian pihak bahkan menyebutkan sudah) krisis pangan yang dialami negeri ini. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Berikut pemikiran Siswono Yudo Husodo, mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang menjadi salah seorang pembicara sekaligus narasumber pada workshop itu.

“Membicarakan masalah pangan, dimensinya sangat luas,” ujar Siswono mengawali penyampaian masukannya kepada puluhan media di salah satu lobi Hotel Garden Permata Bandung.

Strategi pangan bagi Indonesia jangan hanya bertumpu pada beras. Indonesia adalah negara dengan potensi pangan yang besar. “Kita memiliki sumber karbohidrat dan protein yang sangat beragam dan sangat banyak yang bisa dimanfaatkan untuk pangan rakrat,” jelasnya.

Selain beras, Indonesia memiliki beragam sumber bahan pangan alternatif seperti sagu (yang terluas di dunia), ubi kayu, ubi jalar, jagung, sukun, talas dan lain-lain. Menurut Siswono, untuk jangka waktu yang sangat lama, potensi alternatif tersebut tidak diberdayakan, tapi masyarakatnya malah diseragamkan jadi pemakai beras.

“Sagu adalah potensi pangan yang dapat dikembangkan dengan cepat karena ketersediaannnya yang besar. Di dunia ini, terdapat 2 juta hektar hutan sagu, separuhnya ada di Indonesia, dan 0,9 juta hektar ada di Papua,” terang mantan Menkokesra pada kabinet era Orde Baru itu.

Siswono melihat, diverensifikasi pangan sesuai dengan kekayaan alam lokal perlu menjadi kebijakan pemerintah. Dan ini merupakan bagian yang sangat penting dari strategi pangan nasional.

“Pemerintah tidak boleh hanya konsentrasi soal beras, tapi juga harus memikirkan saudara-saudara di Papua dan Maluku yang mengandalkan sagu dan ubi jalar sebagai panganan pokoknya. Warga kita di NTT dan Madura dapat mengandalkan panganan berbasis jagung. Pisang juga dapat dipertahankan sebagai makanan pokok di beberapa bagian di Sulawesi,” paparnya.

Indonesia juga harus terus mengembangkan kualitas dan citra kuliner makanan tradisononal. Jika dibandingkan Jepang dan Thailand, kuliner Indonesia sangat lamban melaju.

“Meksiko membuat tepung jagung menjadi roti torlita. Orang jepang makan mie dari tepung ubi yang disebuat soba. Orang Cina di bagian selatan mengkonsumsi mie berbahan baku tepung beras bernama kwee tiau dan bihun atau kacang hijau bernama soon,” jelas dia. (*)

(Iman Saffir Rahman) Sumber:RADAR BOGOR

Catatan dari Workshop Perbankan, 

Perhimpunan Jurnalis Indonesia (2)

Tekan Inflasi, BI Pilih Stabilkan Harga Pangan

Tekanan inflasi dunia dalam tiga bulan pertama tahun ini cenderung meningkat. Tren ini secara umum disebabkan tingginya harga komunitas dunia, terutama pangan dan energi. Kecenderungan ini berimbas langsung pada peningkatan indeks harga konsumtif (IHK) Indonesia pada triwulan pertama tahun ini.

Menurut Deputi Gubernur BI Bidang Moneter Hartadi A Sarwono, meningkatnya harga komunitas internasional memberikan tekanan pada inflasi inti. Disamping faktor ekternal inflasi IHK yang mencapai 3,4 persen (quarter to quarter) atau 8,17 persen (year on year) ini dipengaruhi faktor domestik seperti kelangkaan minyak tanah dan gangguan pasokan komuditas bahan makanan.

Dalam pertemuannya dengan para wartawan media cetak dan elektrinik, Hartadi mengungkapkan jika dikelompokan tingginya inflasi di Indonesia terjadi pada kelompok bahan makanan (minyak goreng dan cabe merah), sandang (emas) dan makanan jadi (mie instan dan nasi).

“Inflasi dalam bulan mendayang diperkirakan masih meningkat, dan masih terjadi pada kelompok bahan makanan serta kelangkaan minyak tanah dan elpiji. Karena tekanan ini bisa dikategorikan sebagai cost push inflation(tekanan dari sisi penawaran), maka penangananya akan lebih efektif jika dilakukan di sisi penawaran,” jelas doktor bidang moneter lulusan University of Oregon, Amerika Serikat itu.

BI sendiri gencar melakukan penanganan yang terstruktur terutama dengan melakukan stabilisasi harga, terutama komuditas strategis. Mereka mengklaim, stabilnya harga beras dan minyak goreng dapat mengurangi tekanan inflasi.

“Inflasi IHK 2006 sebesar 6,6 persen dapat berkurang menjadi 4,9 persen bila harga beras dan minyak goreng stabil. Begitu pula pada tahun berikutnyam dari 6,6 persen menjadi 5,6 persen. Ini akibat stabilisasi harga minyak goreng dan beras,” bebernya.

Stabilisasi harga melalui perbaikan distribusi pasokan masih sangat mungkin dilakukan. “Beras misalnya, perana badan penyangga seperti Bulog masih akan efektif dalam menjaga kebutuhan pasokan karena pada dasarnya stck beras yang ada masih mencukupi. Dengan stock beras yang cukup, Bulog dapat mendistribusikannya secara merata sesuai dengan kebutuhan ril pada saata dan daerah yang tepat,” jelas mantan kepala Perwakilan BI di Tokyo itu.

Nah, untuk mengatasi berbagai tekanan inflasi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Diantaranya membentuk Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok. Selain itu, mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi pangan pokok yang meliputi komuditas beras, minyak goreng, tepung terigu, dan kedelai.

“Berdasarkan pemantauan BI sampai saat ini implementasi kebijakan stabilisasi pangan pokok berupatan intensif fiskal dan upaya peningkatan produksi dalam negeri telah menunjukan beberapa keberhasilan,” pungkasnya. (*) (Iman Saffir Rahman)

Sumber: RADAR BOGOR

23-04-2008 17:23 WIB

Catatan dari Workshop Perbankan, 

Perhimpunan Jurnalis Indonesia (1)

Inflasi dan Nasi Kuning Rp50 Ribu per Porsi

Istilah “Inflasi” belakangan menjadi akrab di telinga masyarakat Indonesia. Bagaimana pengaruhnya bagi pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga menyebabkan harga nasi kuning campur oreg tempe yang biasa kita konsumsi bisa melambung jadi Rp50 ribu?

Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) bekerjasama dengan Dewan Pers menggelar Workshop Perbankan Untuk Jurnalis di Grand Permata Hotel, Bandung Sabtu dan Minggu (19-20/4). Mereka menginginkan para peliput bidang ekonomi dan bisnis memiliki pengetahuan lebih soal dunia perbankan, terutama masalah pergerakan inflasi.

Nah, atas dasar itu PJI mengundang banyak narasumber yang kompeten, seperti Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dr Hartadi A Sarwono, mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudohusodo, Pengamat Ekonomi Rofikoh Rokhim, Ekonom Unpad Ina Primiana, anggota Dewan Pers Wikrama I Abidin, dan anggota Dewan Kehormatan Kode Etik PJI Andi Surudji.

Kegiatan ini diikuti puluhan wartawan cetak dan elektronik dari wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jogjakarta dan Jawa Timur. Menurut Ketua Umum PJI pusat Ismed Hasan Putro, even yang jarang dilakukan ini merupakan bukti nyata kepedulian PJI kepada insan pers nasional. Pada kesempatan itu pihaknya melantik kepengurusan daerah (pengda) PJI Jawa Barat periode 2008-2013 di bawah pimpinan Olih Solihin (Radar Bandung).

Sebagai Perekonomian terbuka yang baru saja pulih dari krisis, menurut Hartadi, negeri ini tidak pernah kebal dari perkembangan ekonomi dunia. Gejolak harga internasional itu “diperkuat” dampaknya oleh buruknya prasarana transportasi dan tingginya ekspektasi (perkiraan) inflasi para pelaku ekonomi akibat pengalaman masa lalu.

“Inflasi Maret 2008 yang diperkirakan lebih rendah dari bulan sebelumnya, justru melambung ke angka 0,95 persen (month-to-month) sehingga mengakumulasi inflasi di triwulan pertama ini pada tingkat 3,41 persen (year-to-year),” ungkap Hartadi.

Menurutnya, berbagai perkembangan eksternal seperti kenaikan harga komuditas dan melambatnya ekonomi global serta tekanan terhadap fiskal berpotensi menurunakan prospek pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tekanan inflasi 2008 dari proyeksi sebelumnya. Apalagi hal tersebut masih berpotensi membruuk lagi seiring masih tingginya faktor risiko. Sehingga pada akhirnya bermuara pada kondisi perekonomian nasional, termasuk kenaikan harga barang-barang pokok.

Nah melihat kecenderungan tersebut, rasanya sinkron dengan fenomena ditengah-tengah berlangsungnya acara.Saat itu, seorang rekan dari Cirebon M Ronna Anggiedatang ke hotel lebih awal dari peserta lainnya. Karena merasa lapar dia berniat sarapan pagi di coffee shop. Karena panitia tidak mengagendakan sarapan pagi, maka dengan terpaksa teman dari Radar Cirebon itu makan di tempat itu meski sempat diberitahu bakal terkena cash.

Menunya hanya sepiring nasi kuning dengan lauk oreg (tempe kering) dan kentang goreng plus secangkir teh hangat. Bergegas setelah selesainya, menuju kasir. Tapi dia kaget setelah tagihan yang harus ia bayar sebesar Rp50 ribu. Dengan berat hati, terpaksa harus membayar. “Mungkin ini akibat inflasi ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya mendapat ilmu dari orang-orang di bidangnya,” kata Ronna menghibur diri (*) 

(Iman Saffir Rahman) Sumber:RADAR BOGOR